Pilgub Jatim 2008 : Kekalahan atau Kemenangan NU?

Oleh : Teguh Rachmanto

Akhirnya, kekhawatiran itu terjadi juga. 4 orang kader NU maju sebagai kontestan dalam Pemilihan Gubernur Jatim 2008. Soekarwo-Gus Ipul (PAN-PPP), Soenaryo-Ali Maschan Moesa (GOLKAR), Achmady(PKB), Khofifah-Mujianto(PPP), Soetjipto-Ridlwan Hisyam(PDI Perjuangan). Hitungan itu dianggap benar bila Ridlwan Hisyam, seorang kader GOLKAR, dianggap memiliki kultur nahdliyyin juga. Seorang pengurus Anshor menceritakan situasi di cabang sekarang sudah tidak kondusif. Masing-masing mencoba saling mengintip, saling mengintai, saling mencari celah demi kepentingan calo masing-masing. Tak jarang rapat-rapat tim sukses juga diadakan di kantor cabang, meski sembunyi-sembunyi.

Pertarungan di tingkat elit juga tidak kalah serunya. Ali Mascham Moesa, Ketua PWNU Jatim, sampai hati mendemonstrasikan “keteguhan hatinya” melawan sikap Syuriyah yang menuntut pengunduran dirinya karena dianggap berhalangan tetap. Syaifullah Yusuf, Ketua GP Anshor, “beradu pantun” dengan Hasyim Muzadi perihal penegakan nilai-nilai organisasi. Demikian pula dengan Khofifah Indar Parawansa yang ,mau-tidak mau, harus melibatkan Muslimat meramaikan pertempuran.

NU Ku Sayang, NU Ku Malang
Sejak dulu NU memang dianggap sebagai kekuatan politik yang diperhitungkan. Dalam setiap hajatan politik berskala lokal-regional-nasional massa NU selalu dilirik banyak parpol. Pada banyak kasus, cara termudah menarik massa NU adalah dengan mencalonkan kader NU struktural. Beragam respon yang muncul dapat diungkap terkait keterlibatan kader NU struktural dalam arena Pilgub Jatim 2008. Pertama, setiap kader NU struktural wajib mundur dari jabatannya karena telah melanggar AD/ART Organisasi. Tak tanggung-tanggung, Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi harus “turun gunung” menyatakan keberatan atas majunya Syaifullah Yusuf tanpa non aktif sekalipun yang bersangkutan pernah maju dalam pilpres 2004 silam dan masih menjadi ketua hingga saat ini.Kedua, keterlibatan kader NU struktural hanya akan “membingungkan” warga NU. Suara nahdliyyin akan terpecah belah dan ini merugikan kepentingan NU. Soal perlunya NU ambil bagian dalam politik, mungkin, sudah tidak perlu diperdebatkan lagi namun melihat ada 4-5 calon dari NU pada saat yang sama adalah “aneh tapi nyata”. Ketiga, Khofifah adalah satu-satunya calon dari NU yang tampil sebagai Calon Gubernur Jatim. Sedangkan sisanya “hanya” sebagai calon wakil gubernur, sebuah jabatan “pelengkap” dalam struktur pemerintahan daerah kita. Padahal resiko yang diambil, konflik horizontal-konflik internal, terlalu besar dibandingkan dengan manfaat yang, mungkin, didapat. Bila alur berfikir ini disepakati maka dalam pilgub 2008 nanti warga NU tak ubahnya seperti sedang minum khomr dan berjudi, wa itsmuhuma akbaru min naf’ihimaa, dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.

NU Dan Politik : Keniscayaan Atau Keharusan
Bila diruntut jauh ke belakang, 32 tahun di bawah rezim Soeharto, NU seolah berada dalam masa “pengasingan” sosial-ekonomi-politik. Stigma sebagai Islam “tradisional”, “ndeso”, “sarang bid’ah”, “terbelakang secara intelektuktual” membuat NU terpinggirkan. Hal ini ditambah lagi dengan kebijakan Orde Baru yang “mengabaikan” kekuatan NU. Betapa banyak tokoh-tokoh NU yang harus rela berada di luar sistem hanya demi mempertahankan eksistensi keNUan mereka saat itu. Bagi yang punya keluarga, sanak famili, kerabat, yang dulu pernah jadi pegawai negeri, guru, khotib jum’at, ustadz keliling, hingga politisi pasti turut merasakan kepahitan menjadi warga NU saat itu.

Untungnya, pesantren sebagai “mesin kaderisasi” nahdliyyin tetap mempertahankan independensi di hadapan negara. Sekalipun nyata-nyata terpinggirkan namun denyut nadi NU tetap berdetak lewat forum bahtsul masail, lailatul ijtima’, jama’ah yasin-yahlil, istighotsah kubro, dan sebagainya. Para pengasuh harus merelakan sawah-ladangnya digunakan untuk menghidupi pesantren karena “disapih” oleh negara. Bahkan ada yang berani menolak bantuan pemerintah demi keyakinan mereka, Subhanallah. Darah segar nahdliyyin masih deras mengalir dari ribuan pesantren di seluruh nusantara. Ratusan ribu hingga jutaan santri lahir dari sana tersebar di mana-mana sebagai apapun : guru ngaji, imam musholla, guru, politisi, pengusaha, dosen, pengangguran. Merekalah ujung tombak perjuangan NU, merekalah juru bicara NU, merekalah produk orisinal dari tradisi nahdliyyin.

Namun satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah lambatnya perkembangan NU dari sisi pendidikan dan ekonomi. Kedekatan dengan pemerintah memang bukan segalanya namun dalam konteks keindonesiaan hari ini masih dipandang perlu. Akses terhadap pengambil kebijakan (policy makers) maupun sumber daya (resources) yang sesuai dengan kebutuhan NU hanya bisa ditempuh melalui situasi yang kondusif antara NU-Negara. Pada saat yang sama sekolah-sekolah NU perlu dihidupi, pengusaha-pengusaha nahdliyyin perlu dukungan modal, banom-banom NU membutuhkan “bensin” untuk menggerakkan gerbongnya masing-masing.

Ketika situasi sosial-politik Indonesia berubah, era reformasi, maka keterlibatan NU dalam politik praktis menjadi sebuah keniscayaan, sebuah realitas yang tak terbantahkan, tidak perlu dihindari apalagi disembunyikan. Instrumennya bisa lewat parpol, LSM, maupun kelompok kepentingan. Kondisi inilah yang membuat kader NU “tergoda” untuk segera mematerialkan basis massa yang dimiliki. Keterlibatan mereka dalam politik praktis adalah hasil irisan kepentingan mereka dan partai politik. Oleh karenanya, siapapun yang menggerakkan gerbong NU dalam irisan kepentingan semacam ini sudah sepatutnya mengakui secara jantan. Karena yang dipertaruhkan bukan hal sederhana. Menyitir sebuah jokes Gus Dur, ibaratnya ini bukan sekedar taruhan kathok kolor tapi juga “sak isi-isine”.

NU : Parpol atau Civil Society Organization
Sampai hari ini saya masih sepakat dengan pandangan AS Hikam dalam melihat NU; yaitu sebagai salah satu kekuatan civil society yang memiliki dua sisi. Pertama, dari sisi akar visionernya. Yang dimaksud disini adalah kemampuan NU melakukan “pencangkokan massal” terhadap tradisi pencerahan (enlightment) dalam merespons seluruh dinamika yang terjadi. Munculnya revitalisasi asasul khomsah, aswaja sebagai manhajul fikr, penyebarluasan nilai-nilai tawazzun, tasammuh, tawassuth, dan i’tidal adalah bukti konkret kekuatan akar visioner NU yang bertumpu pada Khittah NU 1926. Kedua, dari sisi institutionalnya; yaitu kemampuan pelembagaan NU di segala tingkatan dalam upaya mewujudkan akar visioner NU selama ini. Struktur kepengurusan yang mengakar dari beragam badan otonom NU bisa menjadi indikator yang fair terhadap eksistensi NU sebagai civil society organization.

Oleh karenanya menjadi salah kaprah, menurut saya, bila ada sebagian kalangan yang mencoba mensejajarkan NU dengan PKS, misalnya. Itu sama halnya dengan menyamakan kambing dan kucing. Masing-masing punya langgam sendiri-sendiri. NU biarlah tetep menjadi gerakan civil society sedangkan yang lain biarlah menjadi yang lain. Ini penting, karena “visi sukses” kambing tentu berbeda dengan “visi sukses” kucing. Bila kemenangan dalam beberapa pilkada langsung dianggap sebagai “visi sukses” PKS maka NU, kalau boleh saya sarankan, nggak perlu ikut-ikutan mbebeki. Lha wong NU bukan parpol, kok!

Karena bukan parpol maka isu politik itu hanya menjadi satu dimensi persoalan yang harus dipikirkan seraya tidak melupakan dimensi yang lain. Justru disinilah kebesaran NU, menurut saya. Visi ini yang harus diperjelas dan disebarluaskan agar NU tidak menjadi organisasi “remeng-remeng”. Saya jadi teringat sebuah hadits yang sangat terkenal : al halaalu bayyin, al haraamu bayyin, wabinahuma mutasyabihaat. Meski sayangnya terlalu banyak warga nahdliyyin yang lebih seneng jadi “bainahuma”. Kalo dalam istilah tajwid, maqro’ NU sekarang ini terlalu banyak mengandung ikhfa’. Padahal unsur keindahan bacaan akan tercapai bila ia proporsional. Ada tempat-tempat yang harus dibaca ikhfa’, idzhar, idzgham, qolqolah dst. Qori’ manapun akan kesulitan melagukan maqro’ NU saat ini.

Trus, bagaimana menyalurkan aspirasi politik warga NU?? Justru itulah pertanyaan yang harus segera dijawab secara jam’iyyah. 10 tahun yang lalu PBNU membidani lahirnya PKB juga dalam rangka menjawab persoalan besar semacam ini. Sejak saat berdirinya, bukan saat ini saja, politisi NU tidak bisa bersepakat. Meminjam istilah Pram, mereka sudah tidak bisa diajak bersepakat “sejak dalam pikiran”. Akibatnya, masih tetap saja ada Slamet Effendi Yusuf dkk di Golkar, Surya Dharma Ali dkk di PPP, dan masih banyak yang lainnya meski NU sendiri sudah membidani PKB. Sehingga, jawaban sementara dari pertanyaan besar di atas adalah KEGAGALAN
Nah, kalo dilihat dari aspek visionernya NU sekarang justru sedang mengalami masa kejayaannya. Resistensi terhadap praktek keagamaan ala NU, misalnya, semakin tergerus oleh waktu. Makin banyak kalangan yang mengikuti ritual doa bersama (baca : istighotsah), pembacaan tahlil saat kematian pak Harto maupun artis Gito Rollies pun sudah tidak dipersoalkan lagi secara nasional. Bahkan sutradara Film AYAT-AYAT CINTA yang fenomenal itu tidak ragu menyelipkan indahnya suara cak Nun dalam melantunkan shalawat yang hanya bisa ditemui di masyarakat nahdliyyin. Maraknya dialog antar iman (interfaith dialog), perjuangan atas kesetaraan gender, penolakan atas segala bentuk kekerasan berlatar agama dan terorisme, dan pengakuan atas konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hasil pergulatan tak kenal letih NU dalam mengejawantahkan prinsip-prinsip : tasammuh, tawazzun, tawassuth, dan I’tidal.

Kalaupun ada banyak elit NU yang terlibat dalam kegaduhan politik saat ini sebetulnya lebih pada upaya personal dalam membangun posisi tawar sosial-politik-ekonomi mereka sendiri-sendiri. Itulah sebabnya kenapa warga nahdliyyin tidak terlalu terpengaruh dengan “akrobat politik” mereka. Selanjutnya, multi interpretasi terhadap Khittah Nahdliyyah 1926, AD/ART organisasi, maupun “kontrak jam’iyyah” adalah lampu merah bagi proses pelembagaan NU. Kelemahan inilah , pelembagaan, yang menjadi penyebab utama sehingga NU tidak mempunyai rencana strategis (strategic planning) hingga rencana aksi (action plan) yang sistematis dan tersosialisasikan dalam merespons perkembangan terkini.Akibatnya sekalipun NU memiliki sumber daya (resources) yang melimpah namun karena tidak mempunyai sistem (system) yang jelas maka arah (direction) organisasi ini menjadi nggak karu-karuan. Setiap orang bisa mempunyai langgam sendiri-sendiri mengatasnamakan NU secara institusional. Akibatnya, yang terjadi adalah “ledakan partisipasi” berlebihan yang mengakibatkan tumbukan beragam kepentingan personal. Orang-orang yang sebenarnya memiliki komitmen tinggi terhadap NU namun harus saling berhadap-hadapan satu sama lain. Dalam ilmu vektor, semua kekuatan yang ada di NU adalah “similiar in magnitude, but opposite in direction” akibatnya kalo dijumlahkan hasilnya adalah NOL.

Di wilayah Jawa Timur, misalnya, isu penanganan korban lumpur Lapindo, penggusuran warga stren kali, penggusuran PKL, berdirinya banyak mall, konversi mitan, kenaikan harga BBM hingga 30 %, mahalnya pendidikan berkualitas, rendahnya kualitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin masih belum bisa menggeser isu majunya Ali Maschan Moesa, Khofifah Indah Parawansa, Syaifullah Yusuf, dan Achmady dalam Pilgub Jawa Timur 2008. (PW)NU lebih cekatan (baca : agresif) dalam merespons isu-isu politik elit dibandingkan isu kemaslahatan warganya sendiri. Padahal dilihat dari konteks sosial-budaya-ekonomi, meminjam istilah Arkoun, sungguh mustahil bila menempatkan warga nahdliyyin pada wilayah “tak terpikirkan” dalam setiap pengambilan kebijakan. Sehingga wajar bila muncul sejumlah keraguan. Bila sewaktu jadi pengurus NU saja sudah tidak mempunyai kepekaan pada krisis (sense of crisis) dan semangat kebersamaan (sense of togetherness) apalagi ketika sudah terpilih nantinya.

Untungnya, di tengah kabut hitam yang menyelimuti (PW)NU hari ini masih ada jama’ah ISHARI, pengajian Muslimat, perkumpulan yasin-tahlil-istighotsah dari berbagai pelosok daerah yang secara rutin berkumpul secara swadaya.Tanpa sokongan dana dari pengurus, pengusaha, parpol, maupun calon gubernur manapun mereka tetap istiqomah memelihara tradisi nahdliyyin. Mereka adalah garda terdepan dalam menegakkan Khittah Nahdliyyah. Meski hanya lewat pengeras suara langgar kecil di kampung denyut jantung NU masih terjaga. Fenomena inilah, kiranya, yang diimpikan oleh para pendiri NU saat memformulasikan konsep Khittah Nahdliyyah 1926 untuk kali pertama. Sebelum menganggukkan kepala tanda setuju kita lihat saja apakah ijtihad politik kader struktural NU dan fatwa politik Kyai NU saat ini masih seampuh Resolusi Jihad 1945 yang pernah dikumandangkan oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari? Kita tunggu hasilnya sampai 23 Juli 2008, nanti!!!! ©2008